Saran untuk diikuti

Trending

#official 2 Artikel
#konservatif 1 Artikel
#platform 1 Artikel
#ResidentEvil 1 Artikel
#moderat 1 Artikel
#cerita 1 Artikel
#Blog 1 Artikel
#Barang 1 Artikel
#seo 1 Artikel
#tokoonline 1 Artikel
Hot Ketika B.J Habibie Memimpin Indonesia

Ketika B.J Habibie Memimpin Indonesia

Bacharuddin Jusuf Habibie, adalah orang nomor 1 di Indonesia setelah kejatuhan orde baru. Kemarin aku sudah ngebahas Soeharto, dan kini aku

Peran Administrasi Publik dalam Menghasilkan Kepemimpinan Yang Efektif

admpublik
admpublik @admpublik | Jan 16, 2021

Peran Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Administrasi publik merupakan salah satu studi yang mempelajari unsur-unsur kehidupan bernegara yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi birokrasi, kebijakan publik, dan etika penyelenggara negara.

Administrasi publik dapat juga diartikan sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum. Jadi administrasi publik adalah kunci penyelenggaraan sebuah negara. Bila proses administrasi publik dalam sebuah pemerintahan baik, maka bisa dipastikan kinerja aparatur negara juga akan baik dan tujuan negara bisa tercapai dengan baik.

Keberadaan administrasi publik dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari dua hal dibawah ini, yaitu :

1. Dalam masyarakat modern setiap orang selalu dipengaruhi oleh keputusan dalam administrasi publik.

2. Tersedianya berbagai macam kontrol sosial terhadap penampilan administasi publik.

Pemerintahan yang Efektif

Pemerintahan yang efektif adalah sebuah proses yang dijalankan dalam sebuah Negara untuk menentukan tujuan Negara secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintahan yang efektif tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna, namun apabila tujuan bernegara dipatuhi, maka dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. 

1. Karakteristik dasar pemerintahan yang efektif

Pemerintahan yang efektif dapat dilaksanakan dengan memperhatikan delapan karakteristiknya, yaitu:

a. Partisipasi aktif

b. Tegaknya hukum

c. Transparansi

d. Responsif

e. Berorientasi akan musyawarah untuk mendapatkan mufakat

f. Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang.

g. Efektif dan ekonomis

h. Dapat dipertanggungjawabkan

Berlakunya karakteristik-karakteristik diatas biasanya menjadi jaminan untuk:

a. Meminimimalkan terjadinya korupsi

b. Pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan

c. Partisipasi masyarakat yang termarginal di dengar dalam proses pengambilan keputusan

2. Sasaran Pemerintahan Yang Efektif

Secara umum sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Tidak ada lagi korupsi pada birokrasi;

b. Adanya sistem yang bersih, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan profesional dalam kelembagaan pemerintahan;

c. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat;

d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;

e. Adanya jaminan terhadap pelaksanaan peraturan yang konsisten.

3. Arah Kebijakan Menciptakan Pemerintahan Yang Efektif

Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, bersih dan berwibawa, maka kebijakan penyelengaraan negara diarahkan untuk:

a. Menuntaskan penyalahgunaan kewenangan dengan cara:

1) Melaksanakan tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;

2) Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3) Adanya pengawasan terhadap aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;

4) Meningkatkan budaya kerja yang profesional, produktif, bermoral, dan bertanggung jawab bagi aparatur negara;

5) Adanya tindak lanjut terhadap hasil-hasil pengawasan;

6) Meningkatkan pemberdayaan bagi penyelenggara Negara, dunia usaha dan masyarakat.

b. Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi publik melalui:

1) Menata fungsi lembaga pemerintahan agar sesuai dengan fungsinya;

2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;

3) Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4) Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;

5) Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan:

1) Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;

2) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;

3) Peningkatan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

Kendala terbesar didalam suatu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk dapat melaksanakan program kerjanya adalah hambatan dibidang administrasi, manajemen dan birokrasi. Manajemen adalah kelemahan yang paling signifikan yang membuat banyak program kerja tak berjalan dengan semestinya, dan biasanya berakhir dengan penghamburan uang, waktu dan tenaga.

Personel-personel yang melakukan manajemen dan pengawasan tetap saja banyak yang terkena penyakit korup setelah memiliki kewenangan ditangannya. Ini bisa dilihat dari laporan BPK dan lembaga-lembaga pengawasan independen dengan tetap tingginya index korupsi di Indonesia.

Jika hendak memperbaiki manajemen negara yaitu dengan melakukan perombakan sistem manajemen dengan sistem yang tepat, memasang mekanisme pengawasan yang efektif, dan menempatkan orang yang tepat disetiap kedudukan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Jika perubahan yang mendasar ini tidak dilakukan, manajemen akan merupakan hambatan yang terus menerus dan permanen.

Peran Administrasi Publik Dalam Membangun Pemerintahan Yang Efektif

Administrasi publik sebagai the work of government memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam suatu negara. Kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada dinamika administrasi publik. Dinamika yang tidak sehat dapat dilihat dari pengaturan dan perubahan jenis departemen, penempatan menteri dan semua jajaranya dalam jabatannya, pengaturan persyaratan jabatan, mekanisme pengangkatan/pemilihan dan pemberhentian para gubernur, bupati dan walikota, serta semua sekretaris daerah, kepala dinas, badan dan kantor pada tingkat lokal. Hal tersebut dapat dirasakan ketika kualitas para birokrat kunci atau eksekutif seperti menteri dan semua eselon yang ada di pusat atau di daerah tidak memadai, atau penggantian struktur dan fungsi birokrasi mulai dari pusat sampai daerah dilakukan secara tidak responsif.

Dinamika yang tidak sehat yang paling dirasakan adalah ketika terjadi kesalahan dalam pengaturan struktur organisasi publik, proses manajemen, dan pembuatan kebijakan publik yang kurang rasional, dan rendahnya etika dan moral birokrat. Pada negara sedang berkembang, hal tersebut masih nampak dan menjadi salah satu sumber keterbelakangan. Dengan begitu, administrasi publik dapat dikatakan merupakan medan dimana para aparat pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan layanan bagi kepentingan publik maka peran administrasi publik sangat menentukan kesetabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara. Selain itu, melalui administrasi publik juga dapat disaksikan atau dibuktikan apakah benar para birokrat membuktikan komitmenya kepada publik. Oleh karena itu, administrasi publik juga sangat berperan dalam menjaga kepercayaan publik.

Selanjutnya, peran administrasi publik dapat menjadi positif dalam mengawal proses demokratisasi suatu Negara agar sampai pada tujuan yang dicita-citakan. Hal ini karena administrasi publik pada dasarnya berkaitan dengan masalah bagaimana menetapkan to do the right thing dan juga to do the things right. Dengan kata lain tidak saja administrasi publik berkaitan dengan cara-cara yang efisien dalam melakukan proses demokratisasi namun juga memiliki kemampuan dalam menetapkan tujuan proses demokratisasi itu sendiri, terutama berupa bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif sebagai perwujudan dari penjaminan hak-hak konstitusional yang menjadi milik semua warga negara.

Dengan melihat administrasi publik sebagai hal yang berkaitan dengan melakukan sesuatu yang benar dan juga melakukan sesuatu dengan benar, maka kepemerintahan dapat mengarah pada kepemerintahan yang efektif yaitu dimana segala bentuk kebijkaan dan tindakan akan memberikan efek atau manfaat bagi kepentingan publik. Pemerintah akan selalu memandang kepentingan publik menjadi suatu hal yang utama karena dengan terpenuhinya kepentingan publik, maka dapat mendorong suatu negara untuk maju dan terhindar dari keterbelakangan khususnya pada negara berkembang.

Referensi:

Fitra,Ardan.2012. Upaya Menciptakan Manajemen Pemerintahan yang Efektif. http://ardanpraja.blogspot.co.id/2012/04/upaya-menciptakan-manajemen.html (diakses 17 Februari 2017)

Hassan S, dkk.2011. A Framework for E-service implementation in the developing Countries.International Journal of Customer Relationship Marketing and Manajemen Vol 2 No.1.United Kingdom: Cranfield University.

Neta,Yulia.2012.Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik di Daerah Otonom Baru.Flat Justitia Jurnal Ilmu HukumVolume 6 No. 2.

#peranadministrasipublik #kepemimpinan #administrasipublik

Sumber: https://www.ilmuadmpublik.com/2021/01/peran-administrasi-publik-dalam.html

Artikel Pilihan

Hot Kebijakan Monetisasi dan Konten

Kebijakan Monetisasi dan Konten

Ini adalah kebijakan tentang monetisasi dan konten di Mixnot, dokumen ini merupakan bagian dokumen syarat dan ketentuan.Berikut poin-poin ke