Saran untuk diikuti

Trending

#software 2 Artikel
#imajin 2 Artikel
#teknologi 2 Artikel
#acaratv 2 Artikel
#indonesia 2 Artikel
#hannovermesse 1 Artikel
#ngebacotin 1 Artikel
#ligapremier 1 Artikel
#Nusantara 1 Artikel
#blogging 1 Artikel
Hot Ketika B.J Habibie Memimpin Indonesia

Ketika B.J Habibie Memimpin Indonesia

Bacharuddin Jusuf Habibie, adalah orang nomor 1 di Indonesia setelah kejatuhan orde baru. Kemarin aku sudah ngebahas Soeharto, dan kini aku

PENGANTAR TEORI ADMINISTRASI PUBLIK bag. 3

admpublik
admpublik @admpublik | Feb 28, 2021

Teori Formulasi Kebijakan

Teori Kelembagaan

Yaitu teori yang secara sederhana mengatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah. Oleh karena itu, apapun dan cara apapun yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai kebijakan publik.

 

Teori Proses

Teori ini berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Teori ini memberikan rujukan tentang bagaimana kebijakan dibuat atau seharusnya dibuat, namun memberikan tekanan pada substansi seperti apa yang harus ada. Oleh karena itu kebijakan publik merupakan proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan berikut (1) Identifikasi permasalahan, yaitu mengemukaan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan, (2) Menata agenda formulasi kebijakan, yaitu memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan, (3) Perumusan proposal kebijakan, yaitu mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut, (4) Legitimasi kebijakan, yaitu memilih satu proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari hubungan politik agar dapat diterima sebagai aturan, (5) Implementasi kebijakan yaitu mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan penggunaan pajak, (6) Evaluasi kebijakan, yaitu melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi pengaruh (impact)dan kelompok sasaran dan non-sasaran, memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

 

Teori Kelompok

Teori ini mengendalikan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Inti teori ini adalah interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan yang terbaik. Individu dan kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi secara formal dan informal, dan secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah untuk melahirkan kebijakan publik yang dibutuhkan.

 

Teori Elit

Teori elit, yaitu teori yang berkembang dari teori politik elit massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini berkembang dari kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit.

 

Teori Rasional

Teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maksimum social gain berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan tingkat rasionalitasnya. Rasional yang dimaksud adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai, dengan kata lain teori ini lebih menekankan pada aspek efisiensi.

 

Teori Inkrementalis

Pada dasaranya teori inkrementalis merupakan kritik terhadap teori rasional. Para perumus kebijakan tidak pernah melakukan proses seperi yang dipersyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya. Ada kekhawatiran bahwa akan muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang sebelumnya harus dipertahankan untuk menghindari konflik. Teori ini berasumsi bahwa kebijakan publik merupakan variasi ataupun kelanjutan dari kebijakan di masa lalu. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori pragmatis. Pendekatan ini digunakan ketika pengambilan kebijakan berhadapan dengan waktu, ketersediaan informasi dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Sementara itu pengambil kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul. Pilihannya yaitu melanjutkan kebijakan di masa lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya.

 

Teori Permainan

Teori permainan ini muncul setelah berbagai pendekatan yang sangat rasional tidak dapat menjawab pertanyaan-peranyaan yang muncul dan sulit diterangkan dengan fakta-fakta yang tersedia, karena sebagian besar dari fakta tersebut tersembunyi. Teori permainan adalah sangat abstrak dan deduktif dalam formulasi kebijakan. Konsep kunci dari teori ini adalah strategi. Jadi teori in mempunyai tingkat konservatis yang tinggi karena pada intinya adalah strategi defensif. Intinya adalah bahwa ia mengakomodasi kenyataan paling riil, bahwa setiap warga negara, setiap pemerintahan, setiap masyarakat tidak hidup dalam vakum. Ketika ia mengambil keputusan, lingkungan tidak pasif, melainkan membuat keputusan yang bisa menurunkan keefektivan keputusan.

 

Teori Pilihan Publik

Teori ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas kepentingan tersebut. Kebijakan ini berasarkan teori ekonomi pilihan publik, yang mengasumsikan bahwa manusia adalah homo economicus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan dengan prinsipnya buyer meet seller, supply meet demand.Inti dari teori ini adalah setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan dari publik yang menjadi penguna. Secara umum teori ini merupakan konsep yang paling demokratis karena memberikan ruang yang luas kepada publik untuk mengkontribusikanpilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum keputusan diambil.

 

Teori Sistem

Teori ini dipelopori David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang pada akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Asumsi dari teori ini adalah Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Dalam teori ini dikenal tiga komponen yaitu input, proses dan output. Salah satu kelemahan dari teori ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, pada akhirnya kita kehilangan pada apa yang tidak pernah dilakukan pemerintah. Formulasi keijakan dengan menggunakan teori ini mengasumsikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik). Penggunaan teori ini, merupakan pendekatan yang paling sederhana, namun cukup komprehensif, meskipun tidak memadai lagi digunakan untuk dipergunakan sebagai landasan perumusan kebijakan dan atau pengambilan keputusan.

 

Teori Demokrasi

Menurut Nugroho dalam Pasolong (2011:57) teori ini dikatakan sebagai teori “model birokrasi” karena menghendaki agar setiap “pemilik hak demokrasi” diikutsertakan sebanyak mungkin. Teori ini berkembang khususnya di negaranegara yang baru saja mengalamai transisi ke demokrasi. Teori ini biasanya dikaitkan dengan implementasi Good Governance bagi pemerintahan yang menggunakan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya.



Bersambung ke bag. 4



#pengantarteoriadministrasi #teoriadministrasipublik #administrasipublik #ilmuadmpublik

Sumber: https://www.ilmuadmpublik.com/2018/12/pengantar-teori-administrasi-publik-bag_31.html

Artikel Pilihan

Hot Kebijakan Monetisasi dan Konten

Kebijakan Monetisasi dan Konten

Ini adalah kebijakan tentang monetisasi dan konten di Mixnot, dokumen ini merupakan bagian dokumen syarat dan ketentuan.Berikut poin-poin ke