Saran untuk diikuti

Trending

#Podcast 2 Artikel
#teknologi 2 Artikel
#Ngebedain 2 Artikel
#daihatsuayla 1 Artikel
#polri 1 Artikel
#Holmes 1 Artikel
#SherlockHolmes 1 Artikel
#Sahabat 1 Artikel
#investasi 1 Artikel
Hot Ketika B.J Habibie Memimpin Indonesia

Ketika B.J Habibie Memimpin Indonesia

Bacharuddin Jusuf Habibie, adalah orang nomor 1 di Indonesia setelah kejatuhan orde baru. Kemarin aku sudah ngebahas Soeharto, dan kini aku

Pengertian Teori Administrasi Negara

admpublik
admpublik @admpublik | Jan 25, 2021

Teori

Teori dipahami sebagai jargon atau ungkapan kata-kata yang kompleks untuk menjelaskan kejadian yang nampak sederhana. Teori disamakan dengan pendapat, opini, dugaan atau spekulasi.

Adapun pengertian teori berdasarkan para ahli, yaitu:

1. Menurut Schattschneider teori sebagai cara tersingkat untuk menyatakan sesuatu yang penting.

2. Menurut Joseph Eaton teori sebagai jaringan ide yang menjelaskan hubungan antara dua variable atau lebih.

3. Menurut Teresa L. Baker teori adalah penjelasan yang disusun untuk menerangkan relasi atau peristiwa yang saling berkaitan.

4. Menurut Kerlinger, teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan yang disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena.

Untuk mengaitkan antara teori dan praktek para ilmuan administrasi publik memberi saran agar teori (terutama dalam konteks administrasi negara) haruslah bersifat praktis dalam pengertian memiliki unsur-unsur diagnostik, moral dan instrumental.

 

Administrasi Negara

Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan administrasi negara atau administrasi publik tidaklah mudah. Setiap pakar membuat definisi yang berbeda-beda. Para pakar cenderung memandang administrasi negara dari satu sisi atau dimensi pokoknya, padahal administrasi negara tidak cukup dipahami hanya dari satu dimensi saja. 

Berikut ini merupakan pengertian administrasi negara menurut beberapa pakar, yaitu :

1. Gerald Caiden (1982): Administrasi negara melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi negara adalah bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama. 

2. Nigro dan Nigro (1984): Administrasi negara secara lebih khusus dapat dijelaskan sbg apa yg dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga eksekutif (dengan sarana birokrasi), di dalam memecahkan masalah kemasyarakata/publik.

3. Harmon dan Mayer: Aktor penyelenggaraan administrasi publik adalah birokrat atau pegawai negeri. Proses administrasi melibatkan pihak di luar birokrasi seperti pekerja sosial, LSM, ormas, dan lain-lain), maka sektor non negara yang tindakannya mengatasnamakan kepentingan publik akan berdampak kepada masyarakat luas, sehingga menjadi pusat perhatian administrasi publik juga.

4. Chandler dan Plano (dalam Yeremias Keban,2004): Sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplemetasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan public. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi , sumber daya manusia dan keuangan

5. Glen O. Stahl (dalam Caiden 1982): Karakteristik yang membedakan administrasi publik dengan administrasi lainnya adalah:

a. Pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgen atau mendesak daripada diselenggarakan organisasi swasta

b. Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli

c. Kegiatan instansi negara (birokrasi) pada umumnya terikat pada hukum formal (kebijakan publik)

d. Kegiatan negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan public

e. Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar

6. Yeremias T. Keban (2004): Hakekat administrasi publik :

a. Administrasi publik lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislative

b. Administrasi publik berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan public

c. Administrasi publik berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah

d. Meski berbeda dengan administrasi swasta tetapi administrasi publik overlapping dengan administrasi swasta

e. Administrasi Publik diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa public

f. Administrasi publik memiliki aspek teoritis dan praktis

 

Teori Administrasi Negara

Sejauh ini ilmu administrasi negara belum bisa memunculkan teori yang secara khusus dapat disebut sebagai teori administrasi negara. Selama ini, ilmu administrasi negara banyak mengadopsi teori-teori yang berkembang pada ilmu lain untuk menjelaskan aktivitas atau perilaku dalam administrasi negara. Contohnya, motivasi dan partisipasi adalah konsep ilmu psikologi dan ilmu politik, tetapi banyak juga dipakai dalam literatur administrasi negara untuk menjelaskan fenomena administrasi negara. Konsep efisiensi dikembangkan ilmu ekonomi atau manajemen. Administrasi juga menggunakan konsep birokrasi, kelompok formal dan informal yang merupakan konsep yang berasal dari ilmu sosiologi. Sangat sulit menemukan teori yang orisinil hasil dari pemikiran para ilmuan administrasi negara. 

Sebenarnya, banyak teori dalam administrasi negara, tapi sangat sedikit sekali teori umum tentang administrasi negara. Yang disebut sebagai teori administrasi selama ini sesungguhnya merupakan ide, konsep, metode atau teori yang dipinjam dari ilmu lain. Ini menandakan bahwa ilmu administrasi negara belum mampu mengembangkan teorinya sendiri.

Seharusnya teori administrasi negara mencakup semua ilmu (teori) yang relevan dan berguna untuk menjelaskan hakekat administrasi negara, yakni menjelaskan: kondisi dan relasi dalam administrasi negara, bagaimana organisasi pemerintahan, menyeleksi pegawai, wewenang dan pertanggungjawaban, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem administrasi negara.

Melihat karakteristik ilmu administrasi yang cenderung lintas disiplin, dapat dikatakan bahwa semua teori (dari disiplin ilmu mana pun) yang berguna untuk memberikan gambaran teoritis baik berbentuk wawasan ataupun proposisi dalam rangka meningkatkan kualitas proses administrasi atau paling tidak, layak dimasukkan dalam literatur administrasi negara dan diterapkan dalam praktek administrasi Negara

 

Tipe-Tipe Teori Administrasi Negara

Ada empat macam teori yang secara keseluruhan dapat memberikan kontribusi terhadap praktek administrasi negara, yaitu :

1. Teori Deskriptif – eksplanatif. Teori ini menjelasan secara abstrak realitas administrasi negara baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum (dalil). Misalnya, konsep hirarki dari organisasi formal. Konsep ini menjelaskan ciri umum dari organisasi formal yaitu adanya penjenjangan dalam struktur organisasi. Pada dasarnya teori ini menjawab dua pertanyaan dasar : apa dan mengapa (apa berhubungan dengan apa). Pertanyaan apa: menuntut jawaban mengenai realitas yang dijelaskan secara abstrak ke dalam suatu konsep tertentu. Misal: hirarki organisasi formal, konflik peran, dsb. Pertanyaan mengapa menuntut jawaban mengenai keterkaitan antara konsep abstrak tertentu dengan konsep abstrak lainnya. Contohnya, konflik yang berhubungan dengan tipe kegiatan apakah departemental atau koordinatif. Kegiatan yang dilaksanakan satu departemen kurang begitu menimbulkan konflik peran dibanding jika kegiatan dilaksanakan secara koordinatif.

2. Teori Normatif. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Termasuk pernyataan atau penjelasan-penjelasan yang bersifat utopia yang sangat idealistis. Teori ini bisa dikembangkan dengan menetukan kriteria normatif yang lebih khusus seperti efisiensi, efektivitas, responsivitas, akutabilitas, demokrasi, dan sebagainya. Teori ini memberikan rekomendasi ke arah suatu realitas yang harus dikembangkan dengan menawarkan kriteria-kriteria normatif tertentu. Permasalahan yang terdapat dalam teori normatif adalah tentang kriteria yang ditawarkan tidak selalu mendukung bahkan bisa saling bertentangan. Contohnya, penekanan yang tinggi pada efisiensi dapat mengorbankan pemerataan (equity). Sentralisasi yang berlebihan akan menghambat nilai demokrasi seperti partisipasi, akuntabilitas publik, transparansi dan pemberdayaan masyarakat. Kriteria-kriteria normatif dalam teori administrasi seringkali terkesan ambisius. Kontradiktif dan relatif (dibatasi ruang dan waktu). Akan tetapi teori normatif tetap penting demi kemajuan administrasi negara yang lebih terarah.

3. Teori Asumtif. Teori ini menekankan pada prakondisi adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Teori administrasi lemah dalam menyatakan asumsi dasar tentang sifat manusia dan institusi. Tanpa asumsi membuat teori menjadi utopis atau ahistoris karena tidak jelas dasar berpijaknya. Contoh teori asumtif di dalam administrasi publik adalah Teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori ini mejelaskan dua jenis asumsi yang berlawanan tentang sifat manusia. Teori X beranggapan bahwa manusia malas dan suka menghindari pekerjaan, sedang teori Y beranggapan bahwa manusia memiliki keinginan untuk bekerja dan memiliki kemauan untuk mengemban tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.

4. Teori Instrumental. Pertanyaan penting dalam teori ini adalah ’bagaimana’ dan ’kapan’. Teori ini adalah tindak lanjut dari proposisi “jika – karena”. Misalnya : Jika proses administrasi berlangsung secara begini dan begitu, karena ini dan itu atau jika desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, maka strategi, tehnik, alat apa yang dikembangkan untuk menunjangnya. Analisis kebijakan adalah contoh teori instrumental. 

Artikel Pilihan

Hot Kebijakan Monetisasi dan Konten

Kebijakan Monetisasi dan Konten

Ini adalah kebijakan tentang monetisasi dan konten di Mixnot, dokumen ini merupakan bagian dokumen syarat dan ketentuan.Berikut poin-poin ke