Saran untuk diikuti

Trending

#Podcast 2 Artikel
#teknologi 2 Artikel
#Ngebedain 2 Artikel
#daihatsuayla 1 Artikel
#polri 1 Artikel
#Holmes 1 Artikel
#SherlockHolmes 1 Artikel
#Sahabat 1 Artikel
#investasi 1 Artikel
Hot Ketika B.J Habibie Memimpin Indonesia

Ketika B.J Habibie Memimpin Indonesia

Bacharuddin Jusuf Habibie, adalah orang nomor 1 di Indonesia setelah kejatuhan orde baru. Kemarin aku sudah ngebahas Soeharto, dan kini aku

PENGANTAR TEORI ADMINISTRASI PUBLIK Bag.2

admpublik
admpublik @admpublik | Feb 23, 2021

Teori Birokrasi

Birokrasi didefinisikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang oleh berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya diperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesama warga negara. Birokrasi Ideal menurut Max Weber yaitu :

a. Para anggota staf bersifat bebas secara pribadi, dalam arti hanya menjalankan tugas-tugas impersonal sesuai jabatan mereka.

b. Terdapat hirarki jabatan yang jelas.

c. Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas.

d. Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak.

e. Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan pada suatu ijazah yang diperoleh melalui ujian.

f. Para pejabat digaji dan biasanya juga dilengkapi dengan hak-hak pensiun. Gaji bersifat berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu, pejabat juga dapat diberhentikan.

g. Pos jabatan adalah lapangan kerja yang pokok bagi para pejabat.

h. Suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan atas dasar senioritas dan keahlian (merit), serta menurut pertimbangan keunggulan (superior).

i. Pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut.

j. Pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam.

Birokrasi yang dicetuskan oleh David Osborne dan Ted Gaeler dalam bukunya Reiventing Government (1992), pemerintah seharusnya bersifat :

a. Pemerintahan Katalis, mengarahkan ketimbang mengayuh.

b. Pemerintahan Milik masyarakat, memberi wewenang dan memberdayakan masyarakat ketimbang melayani.

c. Pemerintahan yang kompetitif, yaitu menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan.

d. Pemerintahan yang digerakkan misi, mengubah orientasi yang digerakkan oleh peraturan.

e. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, membiayai hasil, bukan masukan.

f. Pemerintahan berorientasi kepada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.

g. Pemerintahan wirausaha, menghasilkan ketimbang membelanjakan.

h. Pemerintahan yang antisipatif, mencegah dari pada mengobati.

i. Pemerintahan desentralisasi

j. Pemerintahan berorientasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar.

Bersambung ke bag.3

#teoriadministrasi #administrasipublik #ilmuadmpublik

Sumber: https://www.ilmuadmpublik.com/2018/12/pengantar-teori-administrasi-publik-bag2.html

Artikel Pilihan

Hot Kebijakan Monetisasi dan Konten

Kebijakan Monetisasi dan Konten

Ini adalah kebijakan tentang monetisasi dan konten di Mixnot, dokumen ini merupakan bagian dokumen syarat dan ketentuan.Berikut poin-poin ke