Saran untuk diikuti

Hot Sekarang Di Mixnot bisa podcast

Sekarang Di Mixnot bisa podcast

Sekarang di Mixnot bisa podcast, ini adalah contoh podcast di Mixnot. Ayo tingkatkan kreativitas mu dengan berbagai konten yang bisa kamu bu

Trending

#game 5 Artikel
#internet 5 Artikel
#grentongan 3 Artikel
#gameandroid 3 Artikel
#smartphone 3 Artikel
#telkomsel 3 Artikel
#kuota 3 Artikel
#komputer 2 Artikel
#trik 2 Artikel
#makanan 2 Artikel

Data..Mencerdaskan Atau Membebankan Bangsa

Data..Mencerdaskan Atau Membebankan Bangsa

Dimasa pandemi covid sekarang ini, kebutuhan akan data yang berkualitas, akurat dan up to date sangat mendesak. Semua lini kehidupan masyarakat membutuhkan data untuk menanggulangi dampak covid 19. Bidang kesehatan, pendidikan,ekonomi,sosial budaya sampai bidang pariwisata membutuhkan data data yang akurat dan terkini untuk menyusun kebijakan serta program strategis dalam upaya percepatan pemulihan kesehatan, ekonomi nasional serta kehidupan sosial bermasyarakat pasca pandemi. 

Selain dampak kesehatan yang sangat besar pandemi covid ini juga menciptakan ruang yang luas dan disesaki masalah sosial ekonomi yang sangat banyak sebagai dampak susulannya. Bangsa kita ibarat menghadapi letusan gunung api yang sangat besar dimana waktu meletus diiringi dengan gempa, abu vulkanik serta banjir lahar yang terus menerjang selama proses erupsi terjadi.

Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan paling mutakhir bagi bangsa kita sebagai bagian komunitas global, namun kita juga diuntungkan sebagai warga negara yang dikenal solider. Untuk menghadapi tantangan yang sangat menggelisahkan warga negara maka diperlukan data, dana dan daya yang memadai untuk.menghadapi dampak pandemi tersebut.

Salah satu cara pemerintah untuk mengurai dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 adalah dengan mengucurkan berbagai program bantuan sosial ( bansos ). Ini menjadi pilihan pragmatis dan stimulan yang diharapkan untuk secepat mungkin meningkatkan perkonomian nasional yang terpuruk karena pandemi. Namun disisi lain, banjir bansos ini menghadirkan fakta baru dimana birokrasi pusat maupun daerah belum sepenuhnya dapat digerakkan untuk menyediakan layanan data yang valid dan reliable.

Sebagai contoh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penetapan keluarga penerima mamfaat program bantuan sosial masih banyak yang tidak tepat sasaran karena data tersebut ada yang belum diverifikasi dan divalidasi. Demikian juga halnya dengan data UMKM dan data Koperasi yang rencananya akan diberi bantuan modal usaha serta data para pekerja formal dan informal yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan yang akan mendapat bantuan langsung tunai, bagaimana dengan para pekerja atau buruh buruh harian lepas yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi kabinet indonesia maju agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 ini bisa tercapai.

Upaya untuk memperbaiki data kemiskinan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2005, dimana Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) sebagai sensus kemiskinan pertama di Indonesia. Kemudian dilakukan pemutakhiran data ditahun 2008 dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Kemudian pada tahun 2011 dilakukan lagi pemutakhiran, dan data PPLS yang terdiri dari 40% populasi penduduk Indonesia dengan status ekonomi menengah kebawah diserahkan BPS kepada Tim Nasional Penanggulan Kemiskinan (TNP2K) untuk dijadikan Basis Data Terpadu (BDT). Tahun 2015, BPS berkerjasama dengan Kementerian Sosial kembali melakukan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang hasilnya diserahkan dan dikelola oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Sejak saat itu, BPS tidak lagi melakukan pendataan dan pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan. 

Pengelolaan data tersebut sekarang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial melalui Pusat Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin-Kesos) yang sekarang ini dikembangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan sosial-Next Generation (SIKS-NG) untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Melalui SIKS-NG tersebut yang merupakan sebuah sistem informasi yang terdiri dari komponen pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan, guna memastikan bahwa data kemiskinan dimutakhirkan, diverifikasi dan divalidasi bersama oleh kementerian sosial dan pemerintah daerah hingga level kelurahan / desa setidaknya 2 kali setahun.

Namun faktanya menurut catatan KPK, dari 514 kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran DTKS hanya 29 kabupaten/kota. Maka tidak heran jika penerima bansoa ada yang sudah lama meninggal, sudah menjadi pns dan berbagai macam masalah lainnya. Ini tentunya dapat menjadi masukan bagi kementerian sosial untuk selalu berkoordinasi dengan Kemendagri yang punya wewenang terhadap pemerintah daerah.

Dengan infrastruktur olah data yang telah disediakan, diharapkan pemutakhiran DTKS dapat menghasilkan data yang valid dan reileble sehingga meminimalkan bahkan menghilangkan masalah exclusion error dan inclusion error. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius dari pemerintah daerah hingga ke level pemerintah desa sehingga dengan data yang valid dan reileble, program program pemerintah dalam semua bidang dapat tepat sasaran dan tidak menambah beban anggaran negara.



Komentar (1)

Merlin Gourmand

Merlin Gourmand · Aug 13, 2020

Good🙂

Top Blogger

Artikel Pilihan

Hot Baru: Mixpod, Mixnot Podcast. Buat Podcast di Mixnot

Baru: Mixpod, Mixnot Podcast. Buat Podcast di Mixnot

Halo mixnoter, kami terus berinovasi agar menjadi platform blogging nomor 1 di Indonesia.Kini kami merilis Mixpod (Mixnot Podcast) sebagai f